TANGERANG— Meski sejumlah kemudahan terkait sektor proprti mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Banten meyakini pertumbuhan pasar properti di Banten masih di bawah 10% hingga akhir tahun ini.
Ketua DPD REI Banten Soelaeman Soemawinata mengatakan kelesuan pasar properti secara di lingkup domestik masih terjadi seiring dengan perlambatan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, dirinya menilai kemampuan permodalan pengembang dan daya beli masyarakat juga belum membaik.
“Tingkat back log masih ada tapi daya beli masih lesu sehingga konsumen masih menahan diri. Kemudahan yang dijanjikan pemerintah belum dirasakan dampaknya ke masyarakat,” ucapnya kepada Bisnis, Senin (29/8/2016).
Sebagaimana diketahui, pemerintah baru saja meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XII mengenai percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berjanji akan menyederhakan regulasi, termasuk sistem perizinan properti yang dinilai masih berbelit.
Bahkan sebelumnya, sejumlah kebijakan mulai dari tax amnesty hingga pengimplementasian BI seven days repo juga didesain untuk memacu kembali pertumbuhan properti di Indonesia.
Menurut Soelaeman, kemudahan yang dikeluarkan oleh pemerintah patut dihargai, meski dampaknya terhadap perekomian daerah, terutama sektor properti, masih membutuhkan waktu.
Hal ini juga tercermin dari jumlah back log perumaha di Banten yang mencapai 632.502 unit pada tahun ini. Hingga saat ini, sebaran rumah murah di Banten masih berpusat di Kota Serang, Maja, Kabupaten Tangerang, dan Lebak.
Mengutip data Bank Indonesia, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Banten sebanyak 814 unit atau Rp77,64 miliar sepanjang kuartal II/2016. Capaian tersebut tercatat menurun signifikan dibandingkan realisasi FLPP pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 3.450 unit.
“Ini bisa jadi karena pengembang masih belum siap karena membangun rumah membutuhkan persiapan kompleks, misalnya pengadaan tanah, modal, dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Untuk membangun perumahan, dirinya menambahkan pengembang juga membutuhkan akses jalan atau infrastruktur yang menghubungkan perumahan tersebut dengan jalan utama. Di Banten, pembangunan infrastruktur memang baru digalakkan beberapa tahun belakangan ini.
Editor : Linda Teti Silitonga
0 komentar:
Posting Komentar